Sidoarjo, Siaptv.com,- Bosan menunggu janji penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyandang Disabilitas, seluruh elemen Lembaga Swadaya Masyarakat – Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) DPD Kabupaten Sidoarjo bersama Koalisi Difabel Sidoarjo geruduk kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Aksi unjuk rasa pada Senin (04/12/2023) tersebut dilaksanakan karena mereka sudah jengah menanti penetapan dan pengesahan Raperda tentang Disabilitas yang dianggap sudah cukup lama tidak ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif dan legislatif.

LSM LIRA DPD Sidoarjo bergerak untuk mendorong pihak eksekutif dan legislatif segera menyelesaikan Raperda tentang Disabilitas agar penyandang difabel bisa memiliki payung hukum yang jelas guna menjalani segala aspek kehidupannya.

Bupati LSM LIRA DPD Sidoarjo Winarno, pada saat orasi di depan Gedung DPRD meminta dengan tegas kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo segera menuntaskan Raperda Penyandang Disabilitas untuk diselesaikan.

“Tuntutan penyelesaian terkait Raperda merupakan hak yang sudah seharusnya dimiliki penyandang difabel, sayangnya sampai dengan sekarang tidak mendapat tanggapan yang memadai dan tentunya semuanya ini menimbulkan rasa kecewa serta ketidakpuasan,” ungkapnya.

Winarno juga menyampaikan jika LSM LIRA akan terus memantau dan terus mendorong DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk segera menetapkan Raperda bagi Penyandang Disabilitas dan memberikan batas waktu hingga Agustus 2024.

Sedang, Ketua DPRD Sidoarjo, H. Usman menerima baik dan mengapresiasi akan kedatangan perwakilan dari penyandang disabilitas bersama dengan LSM LIRA ke ruangan sidang DPRD untuk melakukan komunikasi terkait Perda tersebut.

LSM LIRA DPD Kabupaten Sidoarjo bersama Koalisi Difabel Sidoarjo geruduk kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo.
LSM LIRA DPD Kabupaten Sidoarjo bersama Koalisi Difabel Sidoarjo geruduk kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Dalam kesempatan tersebut Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan jika Raperda Penyandang Disabilitas merupakan Raperda inisiatif yang telah diinisiasi sejak tahun 2019 dan berbentuk naskah akademik oleh pihak yang berkompeten untuk melihat apa Kabupaten Sidoarjo benar-benar membutuhkan atau tidak Raperda tersebut.

 “Ternyata hasilnya Kabupaten Sidoarjo sangat memerlukan Perda Disabilitas. Dan hasilnya kaum difabel di Kabupaten Sidoarjo ini cukup banyak dan nantinya pihaknya juga akan melibatkan pihak penyandang difabel dalam pembahasan Raperda untuk mendapatkan berbagai masukan terkait kebutuhannya,” jelasnya.

Ia menambahkan jika proses penetapan Raperda ini akan dimulai pada bulan Desember nanti yang didahului dengan paripurna penjelasan dari pengusul pada tanggal 13 Desember 2023.

Sedang Jainul Rahmat Aripin, salah seorang penyandang disabilitas mengatakan, bahwa Perda Disabilitas adalah sebuah kebutuhan. Hal tersebut sebagai bentuk kongkrit Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kepedulian terhadap kaum difabel.

“Sebagai kaum difabel dari dulu saya ingin memperjuangkan, namun hingga sekarang cuma hanya jadi pembahasan saja,” tuturnya.

Ia juga berharap Raperda Disabilitas segera diselesaikan dan diterapkan demi memberi perlindungan hukum dan kesejahteraan terhadap kaum difabel.

Iyan

Bagikan: