Kota Batu ( Siaptv.com )  ; Kuasa Hukum Galuh Nalibronto Parabaningrum dan Ngatemoen Harjiono ajukan surat gugatan perbuatan melanggar hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang yang beralamatkan di jalan A Yani no 198 Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Hal ini disampaikan oleh Kuasa Hukum Galuh Nalibronto Parabaningrum dan Ngatemoen Harjiono yaitu Suliono SH MKn & Partner saat konferensi pers di kantornya yang beralamatkan di jalan Melati Atas no 15 Songgokerto Kota Batu. Minggu ( 10/12/2023 ) siang.

Pada konferensi pers tersebut dihadiri oleh tiga kuasa hukum yaitu Suliono SH MKn, Jumadhi Arahan SH MH dan Farhan Faelani SH.

Suliono SH MKn menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengajukan surat gugatan yang dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang.

” Pihak kami sudah mengajukan surat gugatan perbuatan melanggar hukum yang di tujukan kepada ketua Pengadilan Negeri Malang atas gugatan terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Batu , PT AGM JS, WP, F, FNS dan turut tergugat Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah RPH

Adapun gugatan dengan alasan sebagai berikut, para pengugat merupakan pemilik 2 ( dua ) SHM ( Sertipikat Jak milik ) yaitu SHM ( Sertipikat Hak Milik ) nomor 3641 yang terletak di kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur dengan surat ukur nomor 0095120 tanggal 11 Oktober 2004 seluas 171 M² ( seratus tujuh puluh meter persegi tercatat atas nama Ir Yoyok Hari Subagio.

Dan SHM ( Sertipikat Hak Milik ) nomor 2074 yang terletak di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu provinsi Jawa Timur dengan gambar situasi nomor 2943 tanggal 24 Juni 1993 dengan luas 81 M² ( delapan puluh satu meter persegi ) tercatat atas nama Ngatemun Hariyono.

Dan kedua sertipikat hak milik ( SHM ) tersebut dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Batu.

Bahwa pada tahun 2020 terhadap 2 ( dua ) Sertipikat Hak Milik ( SHM ) telah dipinjamkan oleh tergugat III dan IV untuk dipergunakan sebagai jaminan atau tambahan tangungan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Batu untuk PT AGM yang difasilitasi tergugat V dan IV.

Adapun tujuan peminjaman tersebut sebagai tambahan jaminan kredit untuk proyek pekerjaan pembangunan UM Maret Universitas Negeri Malang dan Proyek pekerjaan pembangunan gedung Glanggang Prestasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang kota Malang yang akan dilaksanakan oleh tergugat II.

Berdasarkan akta perjanjian kesepakatan bersama 29 September 2020 nomor akta 80, akta perjanjian kesepakatan bersama tanggal 28 September 2020 nomor 79 dan akta perjanjian kesepakatan bersama tanggal 22 Oktober 2020 nomor 54 perjanjian kredit tanggal 23 Oktober 2020 nomor 65 yang dibuat dihadapan notaris atau pejabat pembuat akta Tanah ) RPH.

Dalam hal ini, para penggugat merupakan pihak ketiga yang sejatinya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dan tidak dibenarkan secara hukum dengan para tergugat.

Sebagaimana ketentuan dalam SK Direksi no ; 059/045/DIR/SQA/KEP tanggal 06 Februari 2020 tentang pedoman pelaksanaan anggunan kredit Bab II ketentuan anggunan menentukan bahwa ” Anggunan Milik Pihak Ke Tiga berupa tanah dan bangunan tidak dapat diterima sebagai anggunan kredit , kecuali anggunan milik owner atau pengurus perusahaan dan milik keluarga owner atau pengurus perusahaan.

Dengan demikian anggunan milik klien kami telah bertentangan dengan ketentuan dalam SK Direksi No 059/045/DIR/SQA/KEP tanggal 6 Februari 2020 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan angunan kredit, Bab II ketentuan anggunan tersebut sehingga telah sepatutnya menurut hukum angunan tersebut harus dikembalikan seluruhnya kepada para penggugat.

Ada empat surat sahnya perjanjian menurut pasal 1329 KUH Perdata antara lain.

Kesepakatan mereka yang mengikat diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan , Suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab ( causa ) yang tidak terlarang.

Bahwa perbuatan tergugat II, III dan IV termasuk tergugat V dan VI yang tidak berbicara secara terus terang kepada klien kami , sehingga mengakibatkan kerugian bagi klien kami. Maka perbuatan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI Idan VII tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ( PMH ) sehingga tidak sah proses peralihannya.

Bahwa pelanggaran ini terbukti bersalah sebagaimana proses pidananya telah diperiksa di pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya dengan putusan perkara tipikor, nomor 161/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Sby. Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby , Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby , dan Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby

Atas peristiwa hukum tersebut diatas banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh para tergugat sehingga klien kami menderita kerugian materil dan imateril “, urainnya.

Maka dari itu untuk memberikan kepastian hukum bagi klien kami sangat beralasan pula apabila Bank Jatim atau siapapun yang mendapatkan darinya tetap diperintahkan untuk menyerahkan sertipikat hak milik a-quo kepada klien kami.

” Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, klien kami memohon kepada pengadilan negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya , menyatakan perbuatan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum , menyatakan perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris RPH / tergugat IV adalah tidak sah dan dinyatakan gagal demi hukum , Dan menghukum tergugat I / PT Bank Jatim Cabang kota Batu agar menyerahkan Surat Hak Milik ( SHM ) ;

Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 3641 yang terletak di kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur , surat ukur nomor ; 00951/2004 tanggal 11 Oktober 2004 luas 171 m² ( seratus tujuh puluh satu meter persegi ) tercatat atas nama Ir Yoyok Hari Soebagio.

Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 2074 yang terletak di kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur dengan gambar situasi Nomor ; 2943 tanggal 24 Juni 1993 luas 81 M² ( delapan puluh satu meter persegi ) tercatat atas nama Ngatemun Hariyono “, harapnya.

( Wic )

Editor Irfan hadi

Bagikan: