Sidoarjo, Siaptv.com,- Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang, mendorong Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk bergerak cepat menanggulangi agar kejadian serupa tidak semakin marak terjadi.
Salah satunya bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk mendirikan beberapa unit direktorat disejumlah Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini saat melakukan kunjungan kerja di Sidoarjo pada Kamis (03/07/25).
“Kementerian PANRB bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Polri, akan segera menambah 10 Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) di sejumlah Kepolisian Daerah di Indonesia,” ungkapnya.
Rini Widyantini yang datang dalam rangka meninjau Mall Mini Pelayanan Polri (MMPP) dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Sidoarjo juga menjelaskan, hal tersebut penting untuk segera dilakukan mengingat dibeberapa daerah tindak pidana tersebut semakin marak terjadi.
"Hal ini merupakan langkah nyata pemerintah bersama para pemangku kepentingan, dalam hal ini Polri terkait dalam perlindungan dan memastikan keamanan di masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak-anak,” jelasnya.
Menteri PANRB Rini Widyantini menambahkan, reformasi birokrasi yang dilakukan Polresta Sidoarjo merupakan langkah maju dalam mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti adanya layanan terpadu di Mall Mini Pelayanan Polri (MMPP) Polresta Sidoarjo.
"Polresta Sidoarjo selalu hadir untuk masyarakat. Terutama dalam perlindungan dan pemberantasan kekerasan terhadap anak dan perempuan serta perdagangan orang," tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing menilai inovasi-inovasi yang dilakukan Polresta Sidoarjo melalui Unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo, merupakan upaya Polri dalam memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban pelapor kasus pidana PPA dan PPO.
“Melalui Unit PPA ini kami harap para korban dan pelapor dapat lebih terbuka dan nyaman dalam menyampaikan kasus kekerasan yang dialami,” jelas Kombes. Pol. Christian Tobing.
