Sidoarjo, Siaptv.com, - Operasi penanganan premanisme dan Ormas bermasalah yang mengganggu Kamtibmas, investasi dan dunia usaha akan digalakkan Pemkab Sidoarjo. Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) terpadu, bertujuan menjaga stabilitas dan memberikan kepastian hukum atas persoalan yang meresahkan dan mengganggu iklim investasi.
Rancangan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Ketua Kejari Sidoarjo Roy Rovalino Herudiansyah. Selain itu pada rakor yang berlangsung di Fave Hotel Sidoarjo juga dihadiri Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo dan instansi terkait.
Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, Selasa (03/06/25), menyatakan dengan terbentuknya Satgas terpadu, aksi premanisme dan Ormas bermasalah dapat ditindak. Satgas yang dibentuk akan diisi tim dari jajaran Forkopimda Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo.
"Kita harus bersinergi bersama mengawasi 4 titik rawan premanisme, seperti PKL, aliran sungai dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kita juga harus turun lapangan langsung agar paham secara langsung, seperti parkir selama ini hampir 75 persen dikuasai preman", jelasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih juga berpendapat, menjadi kota metropolitan adalah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Untuk itu dalam hal ini tingginya Indeks Pertumbuhan Ekonomi (IPM) dan Indeks Kesalihan Sosial (IKS) dibutuhkan guna mencapai visi dan misi tersebut.
"Keduanya masuk kedalam indikator Indeks Kebijakan Daerah (IKD), didalamnya terdapat ekonomi, masalah sosial, trantib, kesetiakawanan dan budaya lokal. Target Tahun 2025 tidak ada lagi gangguan masalah, tidak ada lagi orang intoleransi dan tidak menerima lokal wisdom," tegasnya.
Pembentukan Satgas terpadu mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti dari Ketua Kejari Sidoarjo Roy Rovalino Herudiansyah, pihaknya mengusulkan empat formula yang bisa diterapkan. "Koordinasi rutin lintas stakeholder, saling memberi informasi trantib, penyusunan aplikasi yang terintegrasi dan penyesuaian SOP bersama-sama," ucapnya.
Dukungan juga datang dari Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing. "Petugas harus ditindak tegas sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku, jangan sampai setelah pembentukan lalu hilang," tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, pihaknya mendukung dan siap untuk menosialisasikannya hingga ke pelosok desa. "TNI siap untuk bergerak bersama dan mendukung agar Sidoarjo bersih dari premanisme yang merugikan masyarakat dan investasi," ujarnya.
